WAIPA–AIPA Townhall Meeting 2025: Kelompok 3 Sodorkan Policy Brief Visioner, Soroti Ketimpangan Politik Perempuan & Dampak Industri Ekstraktif Rabu, 26 November 2025
N K 
Newskata.com-Jakarta — Gelombang baru politik perempuan Indonesia kembali menguat dalam forum internasional WAIPA–AIPA Townhall Meeting 2025, Rabu (26/11). Di tengah meningkatnya urgensi kesetaraan representasi dan situasi politik menuju Pemilu 2029, Kelompok 3 yang beranggotakan WRI, Aisyiyah, BRIN, Perempuan Demokrat, dan Golkar tampil mencuri perhatian dengan peluncuran policy brief strategis bertajuk:
“Penguatan Partisipasi Politik Perempuan & Tata Kelola Industri Ekstraktif Berkeadilan Gender.”
Policy brief ini digadang-gadang sebagai salah satu dokumen paling progresif dalam forum, memadukan urgensi politik elektoral, teknologi digital, lingkungan hidup, hingga keadilan sosial berbasis gender.
Fakta yang Tidak Bisa Lagi Diabaikan
Dalam paparan Kelompok 3, terungkap lima persoalan krusial yang menjadi temuan lapangan dan indikator demokrasi stagnan:
- Kuota 30% perempuan di DPR dan AKD masih formalitas tanpa mekanisme penegakan yang wajib dan sistematis.
- VAWP (Violence Against Women in Politics) meningkat tajam—bukan hanya di panggung politik terbuka, tetapi juga di ruang digital melalui doxing, cyber bullying, dan character assassination.
- Modal politik perempuan masih minim—baik finansial, akses jaringan, mentor politik, hingga ruang kampanye.
- Indonesia belum memiliki platform pembelajaran politik perempuan yang terstruktur dan lintas partai menuju Pemilu 2029.
- Industri ekstraktif di berbagai daerah sangat mempengaruhi kehidupan perempuan—terutama dalam kasus perampasan lahan, pencemaran air, hingga perubahan iklim.
Temuan ini menegaskan: politik perempuan di Indonesia belum berada pada posisi aman, setara, dan berdaya.
Lima Rekomendasi Kebijakan Utama
Untuk menjawab tantangan tersebut, policy brief menawarkan lima langkah fundamental:
Reformasi Regulasi DPR & Parpol
- Tatib DPR wajib menjamin 30% perempuan di setiap AKD, bukan sekadar hitungan kursi pemilu.
- AD/ART partai harus memasukkan skema afirmasi permanen dan terukur.
- Audit kepatuhan secara berkala merujuk putusan Mahkamah Konstitusi.
Pencegahan & Penanganan VAWP
- Bawaslu harus segera menerapkan regulasi VAWP berbasis SOP pelaporan cepat.
- Dibentuk Unit Layanan VAWP di setiap partai—dukungan hukum, psikologi, dan keamanan siber.
- Kampanye male allies movement dijadikan program nasional.
Penguatan Kapasitas Politik Perempuan
- Replikasi model Madrasah Politik Perempuan PP Aisyiyah atau sekolah politik berbasis parpol.
- Jejaring lintas partai (MPI, KPPPI, organisasi perempuan) dijadikan wadah dukungan dan inkubator kepemimpinan.
Layanan Pendampingan Digital
- Pusat layanan digital untuk pelaporan, advokasi, dan safe space dengan model seperti KPPG Center Golkar.
- Integrasi platform digital dengan ormas dan komunitas perempuan akar rumput.
Tata Kelola Industri Ekstraktif Berkeadilan Gender
- Gender Impact Assessment (GIA) wajib menjadi bagian AMDAL.
- Perempuan menjadi aktor pengambil keputusan dalam konsultasi publik, negosiasi lahan, dan mekanisme komplain.
- Program mitigasi berbasis komunitas perempuan di daerah rawan seperti Papua dan NTB.
Dampak yang Diharapkan
Jika rekomendasi ini dijalankan, Indonesia akan memasuki fase demokrasi baru yang lebih inklusif.
- Representasi perempuan lebih kuat dalam legislasi dan kebijakan publik.
- Lingkungan politik aman dan mendorong lahirnya pemimpin perempuan berkualitas.
- Demokrasi Indonesia menjadi lebih substantif, bukan hanya angka di kertas.
- Tata kelola sumber daya alam berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis hak hidup perempuan.
Pernyataan yang Menggema
Dalam momen penutup, atmosfer ruangan berubah hening ketika Ibu Sitti Nurbaya, RFP, QWP. — Wakil Ketua Humas & Media Perempuan Demokrat RI — menyampaikan pesan tajam namun sarat harapan:
“Perempuan tidak meminta ruang. Perempuan merebut ruang yang selama ini tertutup oleh kultur, struktur, dan stigma. Politik tidak boleh lagi menjadi tempat traumatik. Politik harus menjadi rumah aman bagi perempuan yang ingin memimpin negeri ini.”
Ucapan itu mendapat tepuk tangan panjang — bukan hanya karena kekuatan retoriknya, tetapi karena ia mewakili suara jutaan perempuan yang selama ini bekerja dalam diam, berjuang dalam sunyi, dan melawan dalam sistem yang belum sepenuhnya menerima mereka.
Penutup
Townhall Meeting ini menandai babak penting:
gerakan perempuan bukan lagi agenda pinggiran — tetapi poros masa depan demokrasi Indonesia.
Policy brief Kelompok 3 kini menunggu tindak lanjut para pembuat keputusan.
Dan jika rekomendasi ini diimplementasikan, satu hal menjadi pasti:
Pemilu 2029 bukan hanya tentang memilih pemimpin — tetapi tentang memastikan perempuan ada di pusat arah bangsa.
About the Author
