Newskata. Com, Gowa — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme legislatif dengan menegaskan pentingnya menjaga substansi demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat.
PMII Gowa berpandangan bahwa demokrasi tidak semata-mata soal efisiensi prosedural, melainkan juga mencakup partisipasi publik, legitimasi kepemimpinan, serta kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang berjalan.
“Setiap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah harus diletakkan dalam kerangka memperkuat demokrasi, bukan justru menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik,” tegas Awal Nugraha, Formatur Ketua PMII Cabang Gowa. Rabu (31/12/2025)
Lebih lanjut, PMII Gowa menilai bahwa mekanisme pemilihan langsung selama ini telah membuka ruang partisipasi rakyat yang luas. Meski demikian, sistem tersebut tetap membutuhkan evaluasi dan perbaikan serius, khususnya terkait tingginya biaya politik dan kualitas kontestasi yang masih kerap diwarnai praktik transaksional.
“Jika negara ingin melakukan evaluasi, maka yang perlu dibenahi adalah praktik demokrasi yang mahal dan transaksional, bukan dengan mengurangi hak politik rakyat,” lanjut Awal.
PMII Gowa juga mendorong agar setiap kebijakan strategis yang menyangkut sistem pemilihan kepala daerah dibahas secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, kalangan akademisi, serta kelompok pemuda.
“Demokrasi yang sehat lahir dari dialog, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak,” tutup Awal Nugraha.

