Newskata.com-Makassar — Di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks, Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Bahari (KPN Bahari) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 sebagai panggung evaluasi sekaligus penentu arah masa depan koperasi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sakrina, Kampus PIP Makassar, Jalan Tentara Pelajar, Jumat (2/1/2026), itu menjadi sorotan karena menempatkan akuntabilitas sebagai roh utama gerakan koperasi.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, Arlin Ariesta, S.STP., M.Si., hadir langsung dan memberikan sambutan yang menegaskan kembali posisi RAT sebagai forum tertinggi dalam struktur koperasi. Di hadapan para anggota, pengurus, dan pengawas, Arlin menekankan bahwa RAT bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang demokrasi ekonomi yang menuntut keterbukaan, keberanian evaluasi, dan kejelasan arah kebijakan.

“RAT adalah cermin sehat atau tidaknya sebuah koperasi. Di sinilah pengurus diuji, pengawas dikonfirmasi, dan anggota menentukan masa depan bersama,” tegas Arlin dalam sambutannya. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa koperasi tidak boleh dikelola secara elitis, apalagi tertutup dari suara anggotanya sendiri.
Menurut Arlin, prinsip dasar koperasi—dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota—hanya dapat berjalan jika transparansi dan akuntabilitas benar-benar ditegakkan. Laporan keuangan, kinerja usaha, hingga kebijakan strategis harus dipaparkan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, koperasi berisiko kehilangan kepercayaan, yang merupakan modal sosial paling berharga.
RAT KPN Bahari Tahun Buku 2025 ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian dan tantangan koperasi di tengah dinamika ekonomi nasional. Koperasi pegawai negeri, yang selama ini dikenal relatif stabil, dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga adaptif dan inovatif agar tetap relevan bagi anggotanya.
Di sisi lain, Arlin mendorong agar koperasi di lingkungan pendidikan seperti PIP Makassar mampu menjadi contoh tata kelola yang profesional. “Koperasi harus naik kelas, dikelola dengan manajemen modern tanpa meninggalkan nilai kebersamaan,” ujarnya.
Pelaksanaan RAT ini menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan institusi demokrasi ekonomi. Ketika RAT dijalankan dengan serius dan kritis, koperasi tidak hanya tumbuh secara finansial, tetapi juga menguat secara kelembagaan. KPN Bahari kini berada di persimpangan: menjadikan RAT sebagai ritual tahunan semata, atau sebagai kompas yang benar-benar menuntun arah kemajuan.

