ABD KADIR EL SEKERTARIS MUI MALUKU MEREKOMENDASIKAN 2 POIN PENTING DALAM RAKERDA MUI MALUKU 2025

AMBON – NEWSKATA.CON – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dengan mengangkat tema “Memperkokoh Majelis Ulama Indonesia sebagai Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah”. Kegiatan ini berlangsung di Grand Avira Hotel, Lantai IV, Kota Ambon, kamis (26/06/2025).

Sekretaris Umum MUI Provinsi Maluku Drs. Abdul Kadir El, M.Si menitik beratkan dan merekomendasikan beberapa poin penting dalam RAKERDA Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Masa Khidmat 2024 – 2029, baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal lebih ditekankan pada penataan organisasi yang lebih optimal dan disiplin pengurus.

Secara eksternal, ada beberapa hal penting di antaranya :

• Menyerukan kepada seluruh organisasi/ lembaga Islam se Maluku untuk melakukan bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat tentang langkah – langkah strategis dan kongkrit guna memberdayakan perekonomian umat.
• Menyerukan kepada segenap pengurus dan anggota organisasi serta lembaga-lembaga Islam dan masyarakat untuk mempelopori Gerakan Kerja keras, Jujur, Disiplin, Hemat dan Gemar menabung (GERJURDISMEN).
• Menyerukan kepada seluruh lembaga/organisasi Islam serta masyarakat untuk mengambil langkah bersama, menggalang gerakan dakwah bil hal, berupa Gerakan Wakaf, Infak, Zakat dan Shadaqah (GERWAKIFZAS) untuk mendayagunakan secara efektif dan produktif untuk kepentingan kaum lemah (du’afa).
• Mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan peraturan Presiden No. 151 tahun 2014. Bantuan pendanaan kepada MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah (sesuai pasal 4 peraturan presiden no. 151 tahun 2014 tentang bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia).
• Menyerukan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi Birokrasi Pemerintahan secara jujur dan adil melalui kompetensi yang dimiliki dengan menyelusuri rekam jejak setiap PNS di masa lalu sehingga tidak terafiliasi dengan masalah-masalah yang terkait praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga tanpa berpihak kepada kebijakan ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat (ujar Sekretaris Umum MUI Provinsi Maluku yang biasa disapa dengan Bapa Dade). (Red)