RAKORNAS KPPI 2025 MENGGEMA DI JAKARTA — SUARA PEREMPUAN MENEGAS, DEMOKRASI MENGUJI ARAH SEJARAHNYA
N K 
Newskata.com-Jakarta — Di bawah langit Jakarta yang mulai memasuki suhu politik awal menuju Pemilu 2029, Rakornas Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 2025 berlangsung dengan penuh energi, strategi, dan narasi perubahan. Forum ini bukan sekadar rapat organisasi — ia menjelma menjadi ruang perjuangan, panggung konsolidasi, sekaligus simbol kebangkitan politik perempuan Indonesia.
Ruangan dipenuhi tokoh-tokoh perempuan dari berbagai partai politik, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga pegiat keadilan gender. Atmosfer pertemuan terasa tegas, berwibawa, dan sarat arah perjuangan. Tidak ada basa-basi; yang dibahas adalah masa depan representasi politik perempuan yang masih belum mencapai garis keadilan dan proporsi yang layak.
Tema besar kegiatan ini —
“Dari Representasi ke Kepemimpinan: Perempuan Menggerakkan Demokrasi.”
— menjadi penanda bahwa perempuan hari ini tidak lagi puas berada di pinggiran panggung politik. Mereka hadir untuk mengisi ruang-ruang strategis, menantang pola lama, dan memastikan bahwa kebijakan tidak lagi bias gender.
Salah satu momen paling mencuri perhatian adalah ketika perwakilan DPP Perempuan Demokrat Republik Indonesia, Ibu Sitti Nurbaya, RFP, QWP, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Humas dan Media, menyampaikan pandangan politik yang tajam, terukur, namun penuh ruh perjuangan.
Dengan intonasi yang stabil namun menghunjam, ia menyatakan:
“Kita sudah melewati fase meminta kesempatan. Kini kita berada pada fase menuntut implementasi. Kuota 30% bukanlah hadiah — itu mandat konstitusi dan amanah demokrasi. Media, politik, dan kebijakan harus menjadi ruang yang aman dan adil bagi perempuan untuk memimpin, bukan hanya hadir.”
Ia melanjutkan dengan menyinggung urgensi penguatan narasi publik:
“Selama perempuan tidak menguasai ruang informasi, persepsi akan tetap dikendalikan suara yang tidak selalu berpihak. Karena itu, perempuan harus tidak hanya hadir dalam struktur politik — tetapi juga harus mengontrol ruang komunikasi politik bangsa. Di situlah letak pertarungan terbesar.”
Pernyataannya disambut tak hanya tepuk tangan panjang, tetapi juga anggukan penuh makna — seakan seluruh ruangan sepakat bahwa perjuangan ini bukan sekadar administratif, melainkan ideologis.
Rakornas ini juga melahirkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:
- Reformasi Tata Tertib DPR dan AD/ART partai untuk memastikan perempuan ditempatkan dalam Alat Kelengkapan Dewan yang strategis, bukan sekadar dekorasi politik.
- Penegakan regulasi perlindungan dari kekerasan politik berbasis gender (VAWP), khususnya di ruang digital.
- Penguatan sekolah politik perempuan lintas partai untuk mencetak kader yang siap berhadapan dengan dinamika demokrasi.
- Integrasi Gender Impact Assessment dalam industri ekstraktif agar pembangunan nasional tidak mengorbankan perempuan di level akar rumput.
Dengan segala dinamika dan urgensi yang muncul, satu kesimpulan menguat: perjuangan politik perempuan bukan sekadar tentang keterwakilan, tetapi tentang kualitas pengaruh dan arah kebijakan nasional.
Rakornas KPPI 2025 hari itu menegaskan bahwa gelombang perubahan bukan lagi wacana — ia sedang bergerak, tumbuh, dan membentuk realitas baru.
Dan suara perempuan hari ini bukan lagi suara pinggiran.
Ia adalah suara
yang mengatur tempo peradaban,
yang menata ulang wajah demokrasi,
dan yang kelak dapat menjadi penentu arah Indonesia.
About the Author
