Nama PJ RT Hilang dari DPT, Warga Parang Tambung Kibarkan Tanda Bahaya Soal Netralitas Pemilihan

Newskata.com-Makassar, 1 Desember 2025 — Suasana Pemilihan Ketua RT/RW di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, perlahan berubah dari sekadar kontestasi warga menjadi polemik serius yang memicu keresahan luas. Dugaan ketidaktertiban administrasi, keberpihakan, hingga transparansi proses pemilihan kini menjadi sorotan tajam masyarakat.

Salah satu PJ (Penjabat) RT, Kartini, PJ RT 04/RW 07, mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui namanya hilang dari Daftar Pemilih Tetap (DPT)—padahal dirinya sendiri adalah salah satu pihak yang menyerahkan berkas warga untuk keperluan pendataan pemilih.

“Saya sudah setor KK-ku dan KK warga ke kelurahan karena saya ini PJ RT. Tapi pas saya cek DPT — bahkan sampai yang terbaru — ternyata namaku tidak ada,” ujar Kartini dengan nada geram, Senin (1/12/2025).

Kartini mengungkapkan bahwa dokumen KK miliknya diserahkan bersamaan dengan warga lain. Namun anehnya, sebagian nama masuk DPT, sementara nama dirinya sebagai pejabat yang bertugas justru hilang.

“Bersamaan itu hari saya setor semua. Tapi ada nama yang masuk DPT, ada yang tidak. Ini kan aneh. Masa KK tercecer? Saya sendiri yang serahkan ke kantor lurah,” tegasnya.

Keanehan Tak Berhenti di Situ

Menurut Kartini, peran PJ RT dan RW dalam proses pemilihan hanya berhenti sampai pengumpulan KK. Setelah itu, proses sepenuhnya berada di tangan KPPS dan pihak kelurahan.

Namun, warga mulai mencatat beberapa kejanggalan lain, di antaranya:

TPS ditempatkan di rumah salah satu calon RT
Distribusi undangan pemilih dianggap tidak merata
PJ RT/RW tidak dilibatkan maksimal dalam proses penyelenggaraan

“Kita tidak mau berasumsi. Tapi fakta di lapangan menunjukkan banyak hal yang janggal,” tambah Kartini.

Respons Lambat, Warga Gelisah

Hingga malam pukul 21.00 WITA, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kelurahan mengenai persoalan ini. Kondisi tersebut membuat warga semakin mempertanyakan independensi penyelenggara.

PJ Sekretaris LPM Parang Tambung, Mubaraq—yang akrab disapa Tetta—membenarkan bahwa laporan dan keluhan terkait pemilihan ini mulai membanjiri dirinya sejak beberapa hari terakhir.

“Ini sudah terlalu banyak laporan yang masuk. Mulai persoalan TPS yang ditempatkan di rumah salah satu calon, sampai warga yang sudah setor KK tapi tak masuk DPT. Pertanyaan kami sederhana: di mana transparansi?,” ungkap Tetta.

Ia menegaskan bahwa polemik ini harus ditangani secara terbuka dan segera, karena kepercayaan warga adalah fondasi utama proses demokrasi di tingkat lokal.

“Ini bukan sekadar pemilihan RT/RW — ini soal marwah keadilan dan kepercayaan warga,” ujarnya.

Bayang-Bayang Ketidaknetralan Mencuat

Situasi semakin sensitif setelah mencuat kabar bahwa beberapa waktu lalu terdapat pemanggilan enam lurah oleh Sekda Kota Makassar terkait dugaan ketidaknetralan dalam proses pemilihan RT/RW di beberapa wilayah.

Mubaraq menekankan bahwa sebagai pemimpin wilayah, Lurah Parang Tambung, Zulkifli, harus hadir menjelaskan dan meredam keresahan yang semakin berkembang.

“Kami tidak ingin menuduh. Tapi diamnya pihak kelurahan di tengah keresahan ini justru memunculkan pertanyaan: ada apa?”

Warga Menunggu Jawaban

Pemilihan RT/RW seharusnya menjadi momentum partisipasi demokrasi paling dekat dengan masyarakat. Namun di Parang Tambung, proses itu justru memicu kekecewaan dan pertanyaan besar mengenai integritas penyelenggara.

Malam ini, warga masih menunggu satu hal yang sederhana namun sangat penting:

Penjelasan.

Selama itu belum datang, polemik ini bukan hanya soal daftar pemilih—tetapi soal kepercayaan publik yang dipertaruhkan.