Foto: Nurkanita Kahfi, Demisioner Ketua DPD I KNPI Sulawesi Selatan.
Newskata.com, Makassar — Dinamika kepemudaan di Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan setelah keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI melantik Fadel Muhammad sebagai Ketua DPD KNPI Sulawesi Selata pada Senin (9/3/2026). Pelantikan tersebut dinilai mengesampingkan posisi Nurkanita Kaffi yang masih berstatus demisioner, sehingga memicu polemik di kalangan aktivis pemuda.
Nurkanita Kaffi menilai langkah DPP KNPI justru berpotensi memperkeruh situasi dan memecah solidaritas kepemudaan di daerah.
“Seharusnya DPP KNPI berperan sebagai penengah dalam setiap dinamika yang terjadi di daerah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, keputusan ini malah membuat situasi semakin tidak kondusif dan membelah pemuda Sulsel,” ujar Nurkanita dalam pertemuan bersama sejumlah aktivis pemuda di Makassar.
Menurutnya, proses pengambilan keputusan tersebut dinilai tidak sepenuhnya mengedepankan aturan dan norma organisasi yang selama ini menjadi pedoman dalam tubuh KNPI.
Kritik serupa juga disampaikan Imran Eka Saputra yang merupakan demisioner KNPI sekaligus demisioner Ketua MPI (Musyawarah Pemuda Indonesia). Ia menyoroti pentingnya pemahaman terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam menjalankan organisasi kepemudaan.
“Sepanjang sejarah KNPI, baru kali ini ada Ketua Umum yang dinilai tidak memahami secara utuh AD/ART organisasi yang dipimpinnya. Padahal pemahaman terhadap aturan organisasi merupakan fondasi penting dalam menjalankan lembaga kepemudaan sebesar KNPI,” kata Imran.
Menurut sejumlah aktivis pemuda, Sulawesi Selatan memiliki tradisi panjang dalam menjaga soliditas organisasi kepemudaan melalui prinsip musyawarah dan mufakat. Karena itu, keputusan dari pusat yang dianggap tidak melalui proses komunikasi yang terbuka dinilai menimbulkan kekecewaan di berbagai kalangan.
Sejumlah pihak pun mulai mempertanyakan dasar pertimbangan di balik pelantikan tersebut, termasuk kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang mempengaruhi keputusan organisasi di tingkat pusat.
Sementara itu, sumber internal di DPP KNPI yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa keputusan pelantikan tersebut diambil setelah melalui berbagai pertimbangan terkait kebutuhan kepemudaan di Sulawesi Selatan ke depan.
Meski demikian, penjelasan tersebut dinilai belum cukup menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di kalangan aktivis pemuda, terutama terkait transparansi proses pengambilan keputusan.
Nurkanita berharap dinamika yang terjadi tidak sampai merusak nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi fondasi kuat gerakan kepemudaan di Sulawesi Selatan.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga nilai-nilai kepemudaan yang telah lama dibangun bersama di Sulsel,” tutupnya.

